Sebanyak 67 warga yang ikut progam Training of Trainer (TOT), Rabu (20/12), mendapat pembekalan dan arahan tentang pelaksanaan rembuk RT dan RW dari Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta, Tuty Kusumawati di Ruang Pola, Gedung Balaikota.

Gerakan ini untuk membangun Ibukota, berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat

Tuty mengatakan, mereka yang ikut TOT ini merupakan wakil dari 11 kelurahan di lima wilayah kota dan enam kelurahan Kabupaten Kepulauan Seribu yang dipilih secara random. 

Menurut Tuty, dari 267 kelurahan yang ada di DKI Jakarta, 17 kelurahan yang dipilih ini sudah mewakili karakteristik masyarakat Ibukota. Ke-17 kelurahan ini adalah Kelurahan Cikini, Gunung Sahari, Tugu Utara, Penjaringan, Kelapa Dua, Kembangan Utara, Guntur, Bintaro, Kalibata, Pondok Kelapa,  Keramat Jati, Pulau Tidung, Pulau Pari, Pulau Untung Jawa, Pulau Panggang, Pulau Kelapa dan Kelurahan Pulau Harapan.

"Untuk 11 kelurahan dari lima wilayah kota, masing-masing kelurahan ada lima peserta. Sedangkan enam kelurahan  di Kabupaten Kepulauan Seribu , masing-masing kelurahan diwakili dua orang," jelas Tuty.   

Nantinya, lanjut Tuty, mereka akan disebar ke setiap wilayah menyiapkan kader-kader di masyarakat untuk membantu pengurus RT dan RW serta lurah mengenali kebutuhan warga dalam forum rembuk. Hasil dari rembuk RT dan RW tersebut akan dimasukkan pada sistem e-musrenbang pada tahun 2019 mendatang.

"TOT ini dirancang untuk menyiapkan kader-kader di masyarakat. Untuk membantu para lurah dan khususnya RT RW setempat dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan masyarakat disekitar," kata Tuty.

Dia berharap, dengan adanya pendampingan dari peserta TOT ini, warga dapat terbantu dalam menyusun kegiatan-kegiatan untuk tahun anggaran 2019 menjadi lebih baik lagi.

"Sekarang kita sudah memikirkan dan menyiapkan kegiatan untuk anggaran tahun 2019 mendatang. Desember ini kita menyiapkan rembuk RT/RW agar berjalan baik kedepannya. Karena kita akan start pada 2018 awal untuk memikirkan kegiatan-kegiatan di tahun 2019," bebernya. 

Tuty menambahkan, pemerintah hanya dapat memfasilitasi dan mendampingi demi kelancaran rembuk RT/ RW tersebut dengan menyediakan sistem e-musrenbang itu. 

"Gerakan ini untuk membangun Ibukota, berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat," tutup Tuty.